KALTIM.SIN.CO.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji memaparkan berbagai kebijakan dan program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat.
Mengusung tema Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik, kegiatan ini menjadi ruang penilaian terhadap komitmen badan publik dalam menghadirkan keterbukaan informasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Seno Aji menjelaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari pelaksanaan visi pembangunan, Kaltim Menuju Generasi Emas. Sejumlah program prioritas, seperti Gratispol di bidang pendidikan dan kesehatan, menjadi contoh kebijakan yang manfaat dan informasinya dapat diakses masyarakat.
“Program Gratispol menyasar pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, kami mengalokasikan anggaran hampir Rp 2,2 triliun mulai dari jenjang sekolah menengah hingga S1-S3 berupa pembebasan UKT,” ujar Wagub Seno saat menyampaikan Presentasi Uji Publik di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia juga memaparkan program umrah gratis bagi marbot masjid, layanan kesehatan gratis, serta Jospol yang mendukung hilirisasi sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan pakan ternak.
Di bidang konektivitas digital, Pemprov Kaltim turut menjalankan program internet gratis desa. Dari target sekitar 840 desa, sebanyak 803 desa telah terealisasi. Program ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap informasi, layanan, dan kebijakan pemerintah.
Seno Aji menyebut, program pendidikan Gratispol telah menjangkau sekitar 319 ribu penerima manfaat. Berbagai capaian tersebut juga dipublikasikan melalui kanal informasi resmi pemerintah daerah.
Dari sisi tata kelola digital, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kaltim meningkat dari 2,91 pada 2023 menjadi 3,79 pada 2024 dengan predikat Sangat Baik. Kaltim juga tercatat meraih predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Sementara itu, jumlah sengketa informasi menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir.
Presentasi uji publik dilaksanakan secara panel dengan melibatkan panelis dari KI Pusat, akademisi, dan peneliti, yakni Arman Fauzi, John Fresly, dan Dian Permata.
Selain Pemprov Kaltim, peserta uji publik di antaranya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Tengah, serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).(***)
