KALTIM.SIN.CO.ID – Pengelolaan dana umat memerlukan sistem pengawasan yang kuat serta auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, fikih zakat, dan prinsip syariah.
Hal ini disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Prof. Waryono Abdul Ghafur, dalam Pendidikan dan Sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA) yang diselenggarakan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
Waryono menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kementerian Agama memiliki mandat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Fungsi tersebut penting untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai regulasi, prinsip syariat, serta asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterintegrasian, dan akuntabilitas. Pengawasan juga perlu didukung pemeriksaan profesional dan independen agar tata kelola lembaga pengelola zakat semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, audit terhadap lembaga zakat memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pemeriksaan entitas bisnis pada umumnya. “Auditor syariah bagi lembaga zakat harus memiliki cara pandang yang berbeda dengan auditor entitas bisnis biasa. Dana yang diperiksa bukan semata-mata uang dan transaksi, tetapi amanah umat yang memiliki hak, batasan, tujuan, dan ketentuan syariat,” tegas Waryono, Selasa (10/11/2026), di Jakarta..
Oleh karena itu, auditor KAP yang melakukan pemeriksaan terhadap lembaga zakat harus memahami aspek substantif pengelolaan zakat, termasuk ketentuan fikih, asnaf penerima, hak amil, serta ketentuan pendistribusian dan pendayagunaan dana.
Waryono menggarisbawahi tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian auditor, yaitu benar sumbernya, benar pengelolaannya, dan benar manfaatnya. Benar sumbernya berarti memastikan dana diperoleh melalui mekanisme penghimpunan yang sah dan sesuai ketentuan. Benar pengelolaannya berarti memastikan pencatatan, pemisahan dana, penggunaan, serta penyalurannya sesuai regulasi dan syariat. Sementara benar manfaatnya memastikan dana benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat. Ketiga prinsip tersebut menjadi kerangka penting dalam pemeriksaan keuangan sekaligus kepatuhan syariah lembaga zakat.
Urgensi pengawasan tersebut juga terlihat dari perkembangan pengelolaan zakat nasional. Berdasarkan data dalam materi paparan, pada 2025 penghimpunan zakat nasional mencapai Rp44,6 triliun, meningkat dari Rp40,5 triliun pada 2024. Sementara itu, penyaluran dan pendayagunaan mencapai Rp44,2 triliun pada 2025, meningkat dari Rp36,8 triliun pada tahun sebelumnya. Dengan besarnya dana yang dikelola dan disalurkan, kualitas laporan keuangan, ketepatan pencatatan, transparansi penggunaan dana, serta efektivitas program menjadi aspek yang harus diperiksa secara cermat.
Dari sisi kelembagaan, ekosistem pengelolaan zakat nasional mencakup 543 unit BAZNAS, terdiri atas 1 BAZNAS RI, 34 BAZNAS provinsi, dan 508 BAZNAS kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 211 LAZ, yang terdiri atas 62 LAZ skala nasional, 45 LAZ skala provinsi, dan 104 LAZ skala kabupaten/kota. Besarnya jumlah lembaga tersebut menunjukkan pentingnya standar pengawasan dan audit yang konsisten, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, penghimpunan, penyaluran, maupun pertanggungjawaban keuangan.
Dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, Waryono menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari ketepatan penerima dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan mustahik. Auditor perlu mencermati potensi bantuan ganda, ketidaktepatan sasaran, pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, serta kewajaran penggunaan hak amil dan biaya operasional. Pemanfaatan data penerima yang terintegrasi, termasuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), juga menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung penanggulangan kemiskinan.
Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI, Tubagus Manshur, menyampaikan bahwa penyelenggaraan CSA merupakan angkatan pertama program pendidikan dan sertifikasi auditor syariah IAPI yang diikuti 53 akuntan publik pada 9–13 November 2026. “Ini adalah event besar IAPI untuk sertifikasi auditor syariah, dan ini adalah untuk yang pertama kalinya,” ujarnya.
Program ini menjadi langkah pengembangan kompetensi khusus bagi auditor dalam pemeriksaan kepatuhan dan tata kelola syariah. Melalui sinergi Kementerian Agama dan IAPI, diharapkan semakin banyak auditor yang memahami pengelolaan zakat dan prinsip syariah sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, kualitas audit yang baik akan memperkuat kepercayaan publik serta memastikan dana zakat dikelola sebagai amanah umat dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.(***)
