KALTIM.SIN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat komitmennya dalam mewujudkan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan melalui Deklarasi Gerakan Nasional Ramah, Aman, Nyaman, Anak (GERNAS RANA) dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pesantren Ramah Anak (PRA) se-Kalimantan Timur di Pondok Pesantren Nabil Husein, Samarinda, Selasa (28/7/2026).
Deklarasi yang menjadi bagian dari implementasi program Kementerian Agama tersebut merupakan langkah nyata memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren, sehingga seluruh santri dapat menempuh pendidikan dalam suasana yang aman, sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka.
Wakil Gubernur Seno Aji mengatakan, pesantren memiliki peran penting dalam mencetak generasi penerus bangsa. Menurutnya, banyak tokoh nasional maupun daerah lahir dari pesantren, termasuk lulusan pondok pesantren di Kalimantan Timur yang kini mengabdikan diri sebagai guru, ustaz, ustazah, dan tokoh masyarakat.
“Pesantren telah banyak melahirkan tokoh bangsa. Di Kalimantan Timur juga banyak pondok pesantren yang baik dan lulusannya banyak mengabdi untuk daerah. Tentu saja ini harus kita lindungi bersama,” ujarnya.
Namun, Seno mengakui masih terdapat oknum pesantren yang melakukan penyimpangan sehingga mencederai kepercayaan masyarakat. Ia menyoroti adanya laporan dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap santri di salah satu pondok pesantren di Kutai Kartanegara. Karena itu, ia mengapresiasi hadirnya GERNAS RANA sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak selama menempuh pendidikan di pesantren.
“Ini deklarasi yang sangat baik. Semoga ke depan, dengan adanya GERNAS RANA dan Satgas Pesantren Ramah Anak, kita bisa menghapus berbagai tindakan asusila maupun praktik-praktik terselubung yang tidak baik dan tidak manusiawi di lingkungan pesantren,”
Seno menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak berhenti pada seremoni deklarasi semata. Menurutnya, gerakan tersebut harus diwujudkan melalui aksi nyata dengan melibatkan Kementerian Agama, pemerintah kabupaten dan kota, para kiai, ulama, serta seluruh pimpinan pondok pesantren untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai tujuan.
Ia juga memastikan pemerintah akan bertindak tegas apabila ditemukan pondok pesantren yang terbukti melakukan pelanggaran dan membahayakan para santri. Selain itu, para santri diminta tidak takut melaporkan apabila mengalami atau mengetahui adanya perlakuan yang tidak semestinya di lingkungan pesantren.
“Komitmen kami, gerakan ini tidak hanya sekadar deklarasi, tetapi harus disertai gerakan nyata di lapangan untuk memastikan seluruh pondok pesantren di Kalimantan Timur menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Apabila ada pondok yang tidak baik, tentu akan kami tindak tegas. Kepada para santri, jangan takut melapor kepada orang tua, pemerintah setempat, maupun lembaga perlindungan anak apabila menemukan hal-hal yang merugikan,” pungkasnya.
Melalui GERNAS RANA dan pembentukan Satgas Pesantren Ramah Anak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kepercayaan masyarakat terhadap pesantren terus meningkat, sekaligus memastikan setiap anak dapat menempuh pendidikan agama dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terlindungi.
Deklarasi GERNAS RANA dan pembentukan Satgas Pesantren Ramah Anak se-Kalimantan Timur turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur, perangkat daerah terkait, organisasi kemasyarakatan Islam, pimpinan pondok pesantren dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, serta para pemangku kepentingan yang berkomitmen mendukung terwujudnya lingkungan pesantren yang aman, nyaman dan ramah anak. (
