KALTIM.SIN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah di Hotel Five Premiere, Samarinda, Rabu (14/10/2026).
Rapat dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, didampingi Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, serta melibatkan unsur pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring,menyebutkan evaluasi periode Januari–Juni 2026 menunjukkan bahwa dinamika politik dan sosial di Kalimantan Timur secara umum masih dapat dikelola. Meski demikian, sejumlah isu tetap memerlukan perhatian dan koordinasi berkelanjutan, antara lain penyampaian aspirasi masyarakat, pelayanan publik, ketenagakerjaan, distribusi bahan bakar minyak (BBM), pemerataan pembangunan, serta berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Dalam arahannya, disampaikan bahwa pemantauan perkembangan politik tidak hanya berkaitan dengan dinamika menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencakup perkembangan aspirasi masyarakat, respons terhadap kebijakan pemerintah, hubungan antarlembaga, serta berbagai persoalan yang memerlukan penanganan dan koordinasi lintas instansi.
“Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran situasi yang objektif, mengidentifikasi persoalan sejak dini, serta mendorong penyelesaian masalah secara tepat dan proporsional, “terangnya.
Untuk periode Juli–September 2026, lanjutnya Tim diminta mencermati perkembangan isu politik, aspirasi masyarakat, ketertiban umum dan kebencanaan. Salah satu perhatian adalah dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi dan juga pelayanan publik yang memerlukan koordinasi penanganan secara terpadu.
Setiap isu yang berkembang akan dipetakan berdasarkan substansi persoalan atau aspirasi, pihak terkait, respons instansi berwenang, serta perkembangan tindak lanjut penyelesaiannya. Informasi yang diperoleh dari media daring maupun sumber lainnya perlu diverifikasi agar laporan yang disusun akurat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui rapat tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan pertukaran informasi, pemetaan potensi permasalahan, deteksi dini, serta koordinasi tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi masyarakat. Instansi terkait diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai substansi persoalan, langkah penanganan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rencana penyelesaian.
Kejelasan tindak lanjut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah persoalan yang belum terselesaikan berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas.
“Laporan Tim diharapkan tidak hanya memuat rangkuman peristiwa, tetapi juga dilengkapi analisis situasi, potensi perkembangan, langkah penanganan, status penyelesaian, serta rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, “ terangnya.
Adapun pemantauan perkembangan politik daerah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas respons pemerintah terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Pelaksanaannya tetap mengedepankan objektivitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan pemantauan yang terarah dan tindak lanjut yang jelas, diharapkan tercipta kondisi daerah yang kondusif, pelayanan publik yang semakin baik, serta kehidupan demokrasi di Kalimantan Timur yang semakin berkualitas,”tutupnya.
