KALTIM.SIN.CO.ID – Menghadapi derasnya arus informasi digital, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan peran humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menghadapi disinformasi, fitnah dan kebencian (DFK) serta disrupsi informasi.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Forum Koordinasi bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi, Fitnah dan Kebencian (DFK) dan Disrupsi Informasi”, Selasa (1/9/2026).
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid menekankan pentingnya kehumasan pemerintah beradaptasi dengan kecepatan dunia digital. Menurutnya, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah waktu, karena informasi berkembang dan menyebar dalam hitungan detik.
“Kita harus memperbarui cara-cara kehumasan. Dunia digital semakin cepat. Kecepatan pertarungan dengan waktu, ada golden hour saat masyarakat mencari informasi publik,” ujar Meutya.
Ia menilai isu harus dikendalikan sejak awal agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Terlebih, fenomena post-truth membuat disinformasi dapat menyebar dengan cepat dan menyulitkan masyarakat membedakan informasi yang benar dari sebuah peristiwa.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dinilai penting sebagai forum komunikasi antarlembaga. Penguatan koordinasi dan verifikasi juga diperlukan agar pemerintah memiliki standar yang jelas dalam menentukan informasi hoaks mana yang harus menjadi prioritas untuk ditangani.
Meutya juga mengingatkan agar humas pemerintah tidak bekerja secara parsial hanya untuk kepentingan instansi masing-masing. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta orang, tantangan disinformasi juga semakin besar.
Menurutnya, humas pemerintah juga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Humas perlu mampu menghubungkan kebijakan makro pemerintah pusat dengan capaian pembangunan di daerah, sekaligus memperkuat diseminasi informasi agar kebijakan dan keberhasilan pembangunan dapat diketahui masyarakat.
Forum tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, yang membawakan materi “Satu Narasi, Satu Respons: Orkestrasi Komunikasi Pemerintah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membahas “Respon Cepat, Narasi Terpadu: Penguatan Humas Pemerintah Daerah di Era Disrupsi Informasi”.
Melalui forum ini, penguatan koordinasi antarahumas pemerintah diharapkan mampu menghadirkan respons yang lebih cepat, terverifikasi, dan terpadu, sehingga masyarakat memperoleh informasi publik yang akurat di tengah derasnya arus informasi digital. (****)
