Kaltim.sin.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggencarkan percepatan penanaman untuk menjaga luas tambah tanam (LTT) tetap konsisten di tengah kondisi kekeringan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Fahmi Himawan, mengatakan upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah pusat, Balai Besar/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP), instansi vertikal, serta dinas pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Berdasarkan data terbaru Kementerian Pertanian untuk periode Agustus, target laju tanam di Kaltim ditetapkan sekitar 2.400 hektare. Hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 80 persen dari target tersebut.
“Hasil penanaman yang dilakukan hingga saat ini cukup menggembirakan. Dari target pemerintah pusat sekitar 2.400 hektare hingga Agustus, realisasinya sudah mencapai sekitar 80 persen,” ujar Fahmi saat menjadi pembicara terkait Kesiapsiagaan pangan daerah kaltim ditengah cuaca ekstream, Jum’at (28/8/2026)
Menurutnya, percepatan penanaman perlu terus dilakukan sebelum kondisi kesulitan udara semakin meluas. Selain menjaga luas tanam, langkah tersebut juga diharapkan dapat mempertahankan produksi pangan daerah.
Di sisi lain, kegiatan panen pada bulan Agustus masih dapat berjalan dan hingga kini belum terdapat laporan lahan puso atau gagal panen. Kasus puso sebelumnya tercatat pada bulan Juli, dengan luas sekitar 25 hektar di Kabupaten Paser.
“Terkait lahan yang mengalami puso, informasi yang kami terima akan ada tindak lanjut dari Dinas Pertanian Kabupaten Paser berupa bantuan kepada petani yang terdampak,” katanya.
Fahmi menjelaskan, Untuk bulan Agustus, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan melalui pendataan aktif terhadap lahan persawahan, tercatat sekitar 2.400 hektare lahan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.
Dari luasan tersebut, sekitar 200 hektar berada dalam kondisi kekeringan berat. Sementara lahan lainnya masuk kategori kekeringan sedang dan ringan.
Untuk lahan dengan kondisi kekeringan ringan, masih terdapat peluang untuk dipanen meski potensi kegagalannya diperkirakan sekitar 20 persen. Sedangkan pada kondisi sedang, risiko gagal panen berada pada kisaran 20 hingga 50 persen.
“Yang menjadi perhatian adalah lahan dengan kondisi kekeringan berat karena berpotensi mengalami gagal panen sekitar 50 hingga 100 persen. Namun, kami berharap kondisi tersebut tidak terjadi,” jelasnya.
Berbagai langkah penanganan pun terus disiapkan dan dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Pemerintah menyediakan dukungan bagi petani yang terdampak kekeringan, termasuk bantuan sarana produksi dan operasional di lapangan.
Jika ketersediaan air masih ada tetapi petani mengalami keterbatasan alat, pemerintah dapat mengupayakan bantuan pompa. Sementara apabila alat sudah tersedia namun terkendala bahan bakar, disiapkan skema dukungan berupa subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan, petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) bersama tim dari UPTD Perlindungan Tanaman akan turun langsung melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi terdampak.
“Tim di lapangan akan terus melakukan pendataan dan melihat kebutuhan masing-masing lokasi, sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi petani,” pungkas Fahmi.(***)
