Arab Saudi mempersiapkan sistem pengelolaan sampah baru untuk menangani 106 juta ton sampah pada tahun 2035. Seperti dilaporkan ArabNews, Selasa (31/8/2021), sistem baru ini akan mencakup kerangka peraturan karena biaya pengelolaan sampah tertentu dapat dikenakan pada publik.
Sambil mempertahankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya, Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah serius untuk meningkatkan daur ulang dan pengelolaan limbah. Saat ini, Saudi menjadi rumah bagi lebih dari 34 juta orang.
Kabinet Saudi baru-baru ini menyetujui sistem pengelolaan limbah yang akan berkontribusi untuk menyatukan kerangka peraturan dan legislatif di Kerajaan. Rincian tentang sistem akan diumumkan dalam waktu kurang dari dua bulan karena biaya pengelolaan sampah tertentu akan dikenakan pada publik.
Berbicara kepada Arab News, Abdullah Faisal Al-Sibai, CEO MWAN, Pusat Pengelolaan Sampah Nasional, mengatakan bahwa visi perusahaan berasal dari Visi Saudi 2030 dalam melindungi dan melestarikan lingkungan secara umum seiring dengan peningkatan pengelolaan sampah.
“Visi Saudi 2030 menekankan bekerja pada pengurangan polusi dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah dan mengurangi semua jenis polusi. Untuk itu, kami membangun proyek terpadu untuk daur ulang sampah,” ujar Al-Sibai.
Al-Sibai juga mengatakan sektor pengelolaan sampah setiap tahun akan menyumbang sekitar SR120 miliar (US$ 32 miliar atau Rp 455,6 triliun) untuk produk domestik bruto nasional pada tahun 2035.
“Sektor pengelolaan sampah diharapkan dapat menghasilkan 77.000 kesempatan kerja pada tahun yang sama,” katanya.
Merangsang investasi dan memaksimalkan partisipasi sektor swasta adalah salah satu tujuan strategis pusat, kata Al-Sibai, sambil juga meningkatkan keberlanjutan ekonomi sektor tersebut.
Menurut Abdullah, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh limbah padat pada tahun 2021 diperkirakan mencapai US$ 1,3 miliar (Rp 18,5 triliun).
“Arab Saudi menghasilkan sekitar 53 juta ton limbah setiap tahun, dan jumlah tersebut pasti dapat meningkatkan pencemaran tanah dan pencemaran air tanah. Itu di samping pengaruhnya terhadap satwa liar dan lingkungan air laut dan pantai,” tambah Al-Sibai.
Menyoroti jumlah sampah yang dapat didaur ulang dan cara optimal untuk membuang sampah yang tidak dapat didaur ulang, Al-Sibai mengatakan bahwa pusat tersebut berupaya mencapai tujuannya untuk mendaur ulang 35% dari semua jenis sampah pada tahun 2035.
“Untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang, diolah melalui produksi bahan bakar turunan atau produksi energi,” ujarnya.
Al-Sibai mengatakan sampah organik diubah menjadi kompos, “sementara sampah yang tidak dapat diolah dengan aman berakhir di tempat pembuangan sampah.
“Untuk limbah radioaktif, itu bukan tugas pusat kami. Pusat mengatur semua jenis limbah kecuali limbah radioaktif dan militer,” katanya.
Menurut situs web Pusat Pengelolaan Sampah Nasional, pusat tersebut memperkirakan bahwa sekitar 1.329 fasilitas pengolahan dan tempat pembuangan sampah akan dibutuhkan untuk mengolah 106 juta ton sampah. (*/cr2)
Sumber: beritasatu.com
